Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid19 Kabupaten Badung.

Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid19 Kabupaten Badung.

Bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung dengan menerapkan prokes ketat, rapat koordinasi Satgas Penanganan Covid19 Kabupaten Badung dilaksanakan Jumat, 9 Juli 2021. 

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, SH selaku Sekretaris Satgas Penanganan Covid19 Kabupaten Badung. 

Arnawa menyampaikan hasil pertemuan dengan Gubernur Bali tentang tindak lanjut pelaksanaan SE Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021 yang menghasilkan 12 keputusan rapat. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah melakukan penyekatan dan pemeriksaan pada tempat-tempat strategis, penonaktifan wifi publik pada jam-jam tertentu, mematikan lampu penerangan jalan sejak jam 20.00, memastikan tempat usaha dan warung-warung untuk tutup jam 20.00. 

Untuk di wilayah Kabupaten Badung sejak tiga minggu terakhir memang ada peningkatan positif Covid19 yang sangat siginikan. Menurut Kadis Kesehatan disebabkan sebagian besar dari klaster upacara adat dan agama, hal ini mendapat penekanan oleh Arnawa. 

Disampaikan juga agar dibuat suatu aturan dari pemerintah daerah tentang pelaksanaan kegiatan adat dan agama sehingga dapat dipakai acuan oleh perangkat daerah dibawah dalam melaksanakan pengetatan dalam rangka PPKM darurat ini. Termasuk untuk dapat kembali mengaktifkan satgas gotong royong agar dapat segera bertugas membantu aparat dan satgas kabupaten. 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang diwakili oleh Analis Kepegawian Ida Bagus Putra Wiadnyanan menyampaikan tentang beberapa aturan penerapan PPKM terdapat tumpang tindih salah satunya pelaksanaan peribadatan di tempat ibadah. Ada perbedaan ketentuan antara SE Menteri Agama Nomor 17 tahun 2021 yang menyebutkan meniadakan sementara peribadatan di tempat ibadah dengan SE Gubernur Bali Nomor 9 tahun 2021 yang masih memberikan celah untuk pelaksaan peribadatan dengan prokes ketat. Hal ini perlu dibijksanai dengan aturan yang tegas kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak menjadi bingung dengan perbedaan penafsiran atas aturan tersebut.

Login

Selamat Datang! Masuk ke akun Anda

Masuk dengan akun Google

Tidak punya akun? Daftar

Lupa kata kunci

Daftar