Pengumuman Baru
  • 07:00 *Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama RI : Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tangungjawab, Keteladanan*
  • 07:00 *Selamat Hari Raya Suci Nyepi Tahun Caka 1939*

Rangkul Partai Politik, Kanwil Kemenag Provinsi Bali Tolak Politisasi Agama

Rangkul Partai Politik, Kanwil Kemenag Provinsi Bali Tolak Politisasi Agama Wujudkan Pemilu Damai tanpa politisasi agama (foto by Sania)

(Inmas Bali) Memasuki tahun politik pada 2019, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali melalui Sub.Bagian Hukum dan KUB menggelar rapat koordinasi lintas lembaga keagamaan dan instansi terkait dimana rapat ini bertujuan untuk membuat kesepatakan Bersama dalam meuwujudkan pemilu damai serta menolak politisasi agama. Bertempat di aula Kantor Kementerian Agama Kab. Badung, Senin 22 Oktober 2018 perwakilan dari majelis agama dan kegamaan, 16 partai politik, Bawaslu Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali dan SKPD terkait berkumpul membuat kesepakatan Bersama.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali I Nyoman Lastra, S.Pd, M.Ag menyampaikan bahwa ada tiga tugas pokok dari Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan yaitu menjaga intern umat beragama, menjaga antar umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. “70% koresponden mendukung bahwa politik dengan agama tidak dapat dipisahkan” ujar Nyoman Lastra. Data itu diperoleh dari hasil survey badan Litbang. Pada dasarnya politik dan agama memiliki tujuan mendamaikan dan mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

“Identitas yang paling melekat pada diri seseorang yaitu agama” tambah Nyoman Lastra. Agama memiliki sensitifitas tinggi dalam ranah kehidupan masyarakat Indonesia, karena itu sangatlah penting menyambut pesta demokrasi pada tahun 2019 kita harus mampu memiliki kesepahaman dengan partai politik peserta Pemilu untuk bersama menolak politisasi agama.

 Dari rapat ini lahirlah lima kesepakatan yang nantinya bersama akan disosialisasikan dan dipatuhi bersama. Lima kesepakatan itu yaitu

1. Bersama-sama menolak politisasi agama sebagai alat untuk kepentingan politik praktis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

2. Bersama-sama tidak menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian yang menyebabkan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat

3. Bersama-sama menjaga kesakralan tempat ibadah, Agama dan budaya yang ada di Provinsi Bali tanpa tercederai oleh muatan politik praktis

4. Seluruh Majelis Agama yang ada di Provinsi Bali, menyerukan untuk tetap meyakini kebenaran agamanya masing-masing serta menjaga ketentraman di Provinsi Bali

5. Kesepakatan ini wajib disosialisasikan oleh masing-masing jajarannya ke seluruh kabupaten/kota se-Bali.

Hasil dari lima kesepakatan ini ditanda tanganin oleh seluruh peserta rapat yang hadir.(sn)


Login

Selamat Datang! Masuk ke akun Anda

Masuk dengan akun Google

Tidak punya akun? Daftar

Lupa kata kunci

Daftar