Berita

Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M

34 dilihat
Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M

Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji  Tahun 1439 H/2018 M

Gianyar—Bertempat di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar menggelar rapat koordinasi terkait persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439H/2018M. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Sub.Bagian Tata Usaha I Made Sutama S.Ag, M.Pd.H selaku plh Kepala Kantor didampingi Penyelenggara Haji dan Umrah Muhammad Nasihuddin SHI, serta calon jamaah Haji Kabupaten Gianyar.

Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Haji tahun 1439 H/2018 M, Nasihuddin selaku Penyelenggara Haji dan Umrah memaparkan sosialisasi bagaimana sistem Haji pada Tahun ini. Nasihuddin mengimbau, agar para calon jamaah fokus menyongsong tahun keberangkatan ini dengan doa penuh kekhusyuan agar perjalanan haji berjalan lancar. Disamping itu juga "Pemerintah sendiri dalam penyelenggaran haji setiap tahun, berperan dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sebagaimana dalam Pasal 3 BAB II Undang-undang no. 13 Tahun 2008," yaitu tentang Pasal 3. Tujuan, Memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Pasal 4. Setiap Warga Negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat: berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan mampu membayar BPIH. Pasal 5. Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut : mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Departemen Agama Kabupaten/kota setempat; membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran; dan memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 21. Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat  persetujuan DPR (1); BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji (2). Pasal 23. BPIH disetorkan  ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat (1); Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (2).

Namun telah tercantum Undang Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji  sebagaiaman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009. Undang Undang No 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang no 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang no 13 Tahun 2008. Senada dengan itu, Sutama menambahkan bahwa Kementerian Agama akan selalu melakukan perbaikan terus menerus (continous improvement) dalam penyelenggaraan ibadah haji. Up;ntuk melaksanakan tugas Kemenag tidak dapat bekerja sendiri, selalu mengadakan kerjasama dengan instansi terkait baik lintas sektoral  termasuk para jamaah haji.

Kegiatan ini dilaksanakan juga sebagai follow up dari himbauan Kanwi Kemenag Prov-Bali  yang memerintahkan untuk menginformasikan segala yang berkaitan dengan persiapan jamaah haji kepada masyarakat. Disamping itu juga peran dari para masyarakat sangat penting juga bahwa harus sesering mungkin dalam mencari informasi.(pmt)

Galeri Foto