SRA Menuju Masa Depan Dunia Pendidikan Yang Lebih Baik Lagi

SRA Menuju Masa Depan Dunia Pendidikan Yang Lebih Baik Lagi

Senin (16/7) pagi tadi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar menghadiri undangan Verifikasi Lapangan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di SMP Dwijendra Denpasar yang dihadiri pula oleh unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, APSAI Kota Denpasar, P2TP2A Kota Denpasar, PUSPAGA Kota Denpasar, KPAD Provinsi Bali, FAD Denpasar, dan FAD Kecamatan se Kota Denpasar.

Sekolah Ramah Anak (SRA) lahir dari dua hal besar, yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang pada Tahun 1990, dan tuntutan dari UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Selain itu pembentukan SRA juga dilatarbelakangi beberapa hal, yakni: adanya proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru sebagai pihak yang selalu benar, mudah menimbulkan kejadian bullying di sekolah/madrasah, adanya program untuk mengembangkan Kota Layak Anak, dan kebutuhan untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian sehingga dapat melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual.

Penerapan SRA merujuk enam komponen penting, yakni: adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, sarana dan prasarana yang ramah anak, partisipasi anak, serta partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni yang dilakukan maksimal selama 2 tahun sejak sekolah tersebut menginisiasi sebagai SRA. Pembangunan SRA itu sendiri dibagi dalam lima kategori yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sekolah, pendamping serta fasilitator, baik yang berasal dari gugus tugas KLA maupun dari KPPdan PA, Badan PP dan PA dan lainnya.

Ditemui usai pelaksanaan kegiatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Ibu Komang Sri Marheni, S.Ag., M.Si mengungkapkan bahwa, penerapan SRA pada sekolah-sekolah dirasa sangat tepat, mengingat kondisi globalisasi dan keterbukaan informasi publik saat ini telah membentuk dunia pendidikan dan cara belajar, serta pergaulan yang berbeda dari jaman-jaman sebelumnya. Pihak sekolah dan orang tua harus benar-benar mengawasi dan mengarahkan anak didiknya agar tetap fokus dari sekian banyak pengalih perhatian mereka, disamping juga memastikan betul keamanan dan kenyamanan anak didiknya. Meskipun tahapan-tahapan pembangunan SRA tersebut tidaklah sederhana, Ibu Komang Marheni berharap sekolah-sekolah di Kota Denpasar khususnya yang berada di bawah naungan Kementerian Agama nantinya mampu mengikuti arah pembentukan SRA tersebut. (sta)


Login

Selamat Datang! Masuk ke akun Anda

Masuk dengan akun Google

Tidak punya akun? Daftar

Lupa kata kunci

Daftar