Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian maupun pembangunan. Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

             BMN merupakan bagian dari aset milik pemerintah pusat, sehingga harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. PP Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan BMN adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan, dimana seluruh kegiatan tersebut ditatausahakan dengan baik disertai dengan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksana penataausahaan BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dilakukan oleh Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB). Penanggung jawab UPKPB adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali terdiri  dari 8 (delapan) satuan kerja yaitu:

1. Sekretariat Jenderal (419850)
2. Bimbingan Masyarakat Islam (419851)
3. Pendidikan Islam (419852)
4. Bimbingan Masyarakat Kristen (419853)
5. Bimbingan Masyarakat Katolik (419854)
6. Bimbingan Masyarakat Hindu (419855)
7. Bimbingan Masyarakat Buddha (419856)
8. Penyelenggaraan Haji dan Umrah (419857)

Daftar Inventarisasi BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali terdiri dari laporan barang intrakomptabel dan ekstrakomptabel yang disusun secara periodik setiap semesteran dan tahunan. Daftar Inventarisasi BMN dapat digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN setiap tahun serta untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administrasi BMN.

Berikut Berkas Daftar Inventarisasi BMN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali yaitu :

• Daftar Inventarisasi BMN Tahun 2021
  
• Daftar Inventarisasi BMN Tahun 2020