Legalisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Perwakilan LAZ Beskala Nasional;

Ø Izin pembentukan LAZ dari Menteri Agama;

Ø Rekomendasi BAZNAS Provinsi Bali;

Ø Data Muzaki dan mustahik di Provinsi yang bersangkutan;

Ø Data dan Alamat Kantor Perwakilan;

Ø Surat pengangkatan pengurus perwakilan LAZ Provinsi;

Ø Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya baig kesejahteraan umat paling sedikit 3 (tiga) kecamatan yang mencakup:

1) Nama program;

2) Lokasi program;

3) Penerima manfaat

4) Zakat yang disalurkan;

5) Keluaran (output);

6) Hasil (outcome);

7) Manfaat (benefit);

8) Dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

LAZ Beskala Kabupaten/Kota;

Ø Rekomendasi BAZNAS Kabupaten/Kota;

Ø Anggaran Dasar Organisasi;

Ø Surat keterangan terdaftar dari organisasi/ satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/ kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;

Ø Susunan pengawas syari’at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;

Ø Surat Pernyataan sebagai Pengawas Syari’at di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari’at;

Ø Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif dan keuangan, dengan jumlah minimal 8 (delapan) orang pengawas yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam;

Ø Photocopy kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud huruf f;

Ø Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya;

Ø Surat Pernayataan bersedia diaudit syari’at dan keuangan secara berskala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/ lembaga yang bersangkutan;