Ø  Surat permohonan dari Pimpinan Pusat PIHK/PPIU yang bersangkutan (asli) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Ø  Fotokopi Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin sebagai PIHK dan PPIU yang  telah diperpanjang dan masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar. (bagi Kancab PIHK)

Ø  Fotokopi Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang sudah diperpanjang dan masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar. (bagi Kancab PPIU)

Ø  Fotokopi izin usaha dari instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar

Ø  Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar

Ø  Fotokopi NPWP perusahaan dan pimpinan Kancab

Ø  Surat penunjukan sebagai penanggungjawab kepala cabang (bila terjadi perubahan penanggungjawab kepala cabang)

Ø  Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 bendel

Ø  Fotokopi akta pendirian Kantor Cabang PIHK/PPIU yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 (satu) bendel

Ø  Fotokopi daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pariwisata sebanyak 1 (satu) lembar

Ø  Fotokopi KTP penanggungjawab kepala cabang yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar

Ø  Struktur organisasi kantor cabang