Sejarah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali

Sejarah Perkembangan  Kanwil Kementerian Agama Bali diawali dengan berdirinya Dinas Agama otonom Daerah Bali Atau Jawatan Agama Daerah Bali yang otonom setelah adanya usul dari Dewan Pemerintah Daerah Bali pada tanggal 14 Nopember 1952; No:04/4/115 dimana dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyak Daerah Sementara Daerah Bali untuk membentuk Jawatan Agama Daerah Bali yang otonom. Mengingat bahwa sejak dahulu Pemerintah di Bali telah mengatur berlakunya Hukum Adat/Agama yang hingga kini ditaati dengan patuh dan tertib oleh penduduk Daerah Bali serta dalam undang-undang NIT Nomor:44 Tanggal 14 Juni 1950 tidak menarik Kekuasaan Daerah Bali untuk mengatur urusan Agama. Selanjutnya untuk menyempurnakan usaha pemerintah dalam urusan agama ,sehingga agama-agama yang dianut oleh penduduk daerah Bali dapat kedudukan dan penghargaan yang sama dari pemerintah pusat. Memperhatikan pembicaraan-pembicaraan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Daerah Bali pada tanggal 23 maret 1953, dengan pertimbangan bahwa dipandang perlu membentuk Jawatan Agama Daerah Bali yang Otonom serta usulan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Bali dapat disetujui.

Setelah kemerdekaan wilayah Negara Republik Indonesia dibagi menjadi delapan propinsi, salah satunya adalah Propinsi Sunda Kecil dengan ibukota di Singaraja.  Sunda Kecil merupakan daerah kepulauan yang terdiri atas Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor. Dengan telah terbentuknya Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengatur Urusan Agama yang dicanangkan oleh pusat , secara vertikal agar dapat berjalannya suatu progam yang dicanangkan oleh Pusat, di daerah perlu adanya penataan yang menangani soal agama.  Ternyata sampai terbentuknya Negara Indonesia Bagian Timur, urusan yang bertalian dengan Hindu belum mendapat perhatian oleh pemerintah pusat.  Namun demikian dengan otonomi yang dimiliki para raja, dimana raja-raja mulai membina diri, dimana raja-raja se-Bali menyerahkan sebagian dari wewenang otonominya untuk diatur bersama sebagai kesatuan oleh Dewan se-Bali, termasuk dalam bidang keagamaan .

Terbentuknya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara yang dilengkapi dengan Instansi-instansi teknis sektoral meliputi Instansi  Pertanian,  Penerangan,  termasuk juga  Kantor Urusan Agama Propinsi (KUAP)  yang berkedudukan di Singaraja adapula Kantor Urusan Agama Daerah (KUAD) yang mengatur Urusan Agama Islam dapat menimbulkan suatu harapan baru bagi Pemuka-pemuka Agama Hindu di Bali, yang mana kehidupan beragama di Bali yang diatur secara tradisional akan dapat diatur seperlunya oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Instansi Teknis Kementerian Agama.  Suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Bali adalah dengan mengadakan pendekatan dan mendesak Pimpinan KUAP dan KUAD, agar mengusahakan kehidupan Umat Hindu selaku penduduk terbanyak di Bali juga menjadi obyek lapangan kerjanya.  Semenjak tahun 1951 sampai tahun 1954 upaya mengusulkan adanya pelayanan terhadap Umat Hindu oleh pemerintah melalui Kementerian Agama tidak membuahkan hasil, maka dengan adanya wewenang otonom dalam bidang agama, maka Pemerintah Daerah Bali membentuk suatu Dinas Agama Otonom Derah Bali dengan  delapan  kantor  dinas  otonom  berdasarkan  surat  keputusan  Dewan Perwakilan   Rakyat   Daerah   Bali   tanggal   24   Maret   1953, No : 2/S.K/DPRD/1953. Dinas Agama Daerah Bali ini hanya melayani kehidupan beragama Umat Hindu sudah ada perubahan dari yang sebelumnya,oleh karena Umat Islam yang ada di Bali telah dalam pembinaannya melalui KUAP dan KUAD-nya Kementerian Agama.

Melalui Kementerian Agama RI pembinaan dan pelayanan terhadap kehidupan beragama pada umumnya dan kehidupan beragama Hindu di Bali pada khususnya, sangat penting artinya bagi umat, guna dapat menumbuh kembangkan  adanya pola sikap dan mental spritual yang mantap dan berguna bagi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia.  Upaya pembinaan kehidupan beragama sebelum masa kemerdekaan ( terutama pada masa penjajahan Belanda dan Jepang),  khusus untuk pembinaan beragama non Hindu, sudah mendapatkan pembinaan dari berbagai instansi pemerintah, sebagaimana dinyatakan oleh H. Moh. Masrun bahwa peribadatan umum, terutama bagi Golongan Nasrani pengurusannya menjadi wewenang dari Departemen Pengajaran dan Peribadatan ( Departemen van Onderwys en Beredienst ): urusan peribadatan dan pengangkatan pejabat agama pribumi seperti urusan kemesjidan, haji, dan sebagainya menjadi urusan Departemen Dalam Negeri ( Departemen Van  Binnenlandsche Zaken ) dan Mahkamah Islam Tinggi atau Hof voor Islamitische Mohamedaasche Zaken dan Mahkamah Islam Tinggi atau Hof voor Islamitische Zaken pengurusannya menjadi wewenang Kementeriant Van Justitie diurus oleh Departemen Kehakiman.

Pembinaan beragama yang dimaksudkan tersebut, itu terjadi di tingkat pusat sedangkan di tingkat daerah tidak ada perhatian pemerintah, terlebih lagi pembinaan beragama Hindu di daerah Bali menjadi tidak terlayani, hal ini tentu mengurangi kemantapan dalam menjalankan kehidupan beragama oleh Umat Hindu di Bali.  Hal ini berlangsung pada dua masa pemerintahan yakni pada masa penjajahan Belanda dan Jepang.  Hanya saja pada saat Pemerintahan Jepang untuk pengurusan Agama tidak mengalami perubahan prinsip dan di tingkat Keresidenan (Syu) diadakan bagian agama yang dinamakan Shumuka serta untuk tujuan memperoleh pengaruh maupun dukungan rakyat dalam usahanya menstabilkannya, maka pemerintah Jepang tetap merangkul umat beragama.  Dalam Struktur Kementerian Agama RI bahwa Agama Islam dan Kristen yang sudah diberi bagian tempat, tetapi Agama Hindu dan Buddha  belum punya bagian tempat yang wajar.  Hal itu tampak dengan jelas kalau melihat suatu bagan Kementerian Agama Republik Indonesia  yang didirikan sejak 1 Januari 1946.

Hubungan Agama Hindu dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan Yang Berdasarkan Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, Dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.      

Sebelum Kementerian Agama atau Kementerian Agama RI terbentuk, dalam Kabinet I Presidentil ( 2 September 1945- 14 Nopember 1945 dan Kabinet Syahrir I ( 14 Nopember 1945 - 12 Maret 1946)  telah diangkat Menteri Negara ialah H.A Wakhid Hasyim dan H. Rasjidi.  Kemudian dengan didorong oleh semangat kebangsaan yang tinggi, pada era awal kemerdekaan sejumlah pemuka agama dan pemimpin bangsa berkehendak dan  berjuang secara legal, agar terbentuk Kementerian Agama dalam Kabinet Republik Indonesia.

Pada saat diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bahwa Kementerian Agama atau Kementerian Agama RI  belum lahir.  Asal mula lahirnya Kementerian Agama RI adalah adanya sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat ( BPUPKI) yang berlangsung pada tanggal 24-28 November 1945 bertempat di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia jalan Salemba No.4 Jakarta,  yang dihadiri oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, para Menteri dan Utusan Komite Nasional Indonesia se-Jawa dan Madura.  Pada saat sidang tersebut yaitu tanggal 26 November 1945 hadir utusan dari Keresidenan Banyumas yang diwakili oleh tiga orang, masing-masing: K.H. Abudaldiri, K.H. saleh Syuaidy dan M.Sukoso Wiryosaputro dengan juru bicara yakni K.H. Saleh Syuaidy menyampaikan usul mohon supaya negara yang sudah merdeka hendaknya urusan agama hanya disambilkan  pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi supaya diadakan Kementerian Agama yang khusus.

Ketiga Delegasi KNI Banyumas yang mengajukan usul supaya dalam Negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya ditumpangkan kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan saja tetapi hendaknya dapat dibentuk Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri.  Para peserta sidang Badan komite Nasional indonesia Pusat ternyata memberikan sambutan dan dukungan dari para utusan daerah lainnya, seperti M. Natsir, Dr Mawardi, Dr Marzuki Mahdi dan N. Karno Sudarmo.  Usul untuk membentuk Kementerian Agama yang khusus tersebut akhirnya diterima secara aklamasi dan tidak ada satu suarapun dari anggota sidang KNIP yang menolaknya dan dengan isyarat dari Presiden Sukarno, akhirnya Wakil Presiden Mohammad  Hatta berbicara atas nama pemerintah bahwa adanya Kementerian Agama yang terdiri  sendiri menjadi perhatian Pemerintah RI.  Syukurlah usaha perjuangan tersebut akhirnya berhasil dan keluarlah Penetapan Pemerintah pada tahun 1946, Nomor: 1/SD tertanggal 3 Januari 1946 tentang pendirian Kementerian Agama / Kementerian Agama RI.

Dengan demikian bahwa kehadirat Kementerian Agama / Kementerian Agama RI dalam Struktur Organisasi Pemerintah Republik Indonesia, adalah suatu kebutuhan dan berakar dalam konsensus nasional yang berkembang sejak awal perjuangan kemerdekaan.  Ia dilahirkan sebagai pengemban atas penjabaran dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terutama Bab IX  tentang Agama yang terurai pada pasal 29 ayat 1 dan 2 . 

Dengan keberadaan Kementerian Agama /Kementerian Agama RI sekaligus pula menjawab bahwa Negara Republik Indonesia  yang berdasarkan Pancasila adalah bukan Negara Sekuler dan bukan pula Negara Agama atau Theokrasi . Dalam masa revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan , Kementerian Agama /Kementerian Agama RI selalu berperan serta dalam menggalang perjuangan revolusioner seluruh bangsa guna menjamin tegak dan kukuhnya Negara Republik Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke ( Dokumen Kanwil Kementerian Bali, 3 Januari 1998).

Kehadiran Kementerian Agama di persada Bumi Nusantara merupakan repleksi sejarah perjalanan Bangsa Indonesia yang berakar kukuh dalam tata nilai dan tata kemasyarakatan bangsa sejak jaman Kerajaan Hindu dan Budha, sejak berdirinya Kementerian Agama RI tanggal 3 Januari 1946 di satu sisi umat beragama khususnya bagi umat non Hindu,di sisi lain Umat Hindu Indonesia umumnya dan Umat Hindu Bali pada khususnya belum mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini terbukti dengan adanya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 1185/K.J. tertanggal 20 November 1946 yang menetapkan tentang susunan organisasi Kementerian Agama untuk pertama kalinya, ternyata dalam susunan organisasi Kementerian Agama tersebut umat Hindu tidak terwakili. Hal ini secara otomatis menutup kesempatan bagi Hindu untuk mendapat pelayanan dari pemerintah.

Demi tujuan keadilan dan tuntutan hukum secara konstitusional, maka jelas diperlukan upaya pembaharuan agama Hindu, terutama yang berkenaan dengan perjuangan mengenai sistem organisasi pada tingkat pemerintah pusat.  Perjuangan sistem organisasi yang dimaksudkan adalah agar terwujudnya perhatian pemerintah terhadap Umat Hindu di Bali sesuai susunan Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sejak 1 Januari 1959 bahwa urusan aliran kepercayaan di Kementerian Agama Republik Indonesia telah diperbaharui menjadi Bagian Urusan Hindu Bali.  Selanjutnya pada tahun 1963 ada perubahan lagi yang semula Bagian Urusan Hindu Bali menjadi Biro Urusan Agama Hindu Bali.  Dalam pertumbuhannya di Pusat bahwa Lembaga Biro sejak tahun 1965 ada penambahan satu bentuk lembaga Menteri Urusan Hindu Bali.  Akhirnya pada tahun 1966 terjadi peningkatan bentuk organisasi dengan memasukkan Urusan Agama Buddha ke dalamnya.  Sedangkan tahun 1968 nama Hindu Bali disesuaikan dengan istilah aslinya ”Hindu”, sehingga nama organisasi Ditjen Bimas Hindu Bali dan Buddha mengalami perubahan bentuk istilah menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha.