Pengumuman Baru
  • 15:00 WITA *Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama RI : Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tangungjawab, Keteladanan*
  • 15:00 WITA *Selamat Hari Raya Suci Nyepi Tahun Caka 1941*

Ini Penyebab Jemaah Haji Bali Belum Bisa Pelunasan BIPIH

Ini Penyebab Jemaah Haji Bali Belum Bisa Pelunasan BIPIH PHU

Bidang PHU : Pada pekan pertama pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH), tercatat sebanyak 107 jemaah telah melunasi BIPIH pada Bank Penerima Setoran (BPS)-BIPIH, atau 15,3 persen dari kuota jemaah haji Provinsi Bali yang mencapai 698 jemaah.

Walau demikian, ada beberapa jemaah yang akhirnya belum bisa melakukan pelunasan pada 2 hari pekan pertama pelunasan. "Kami mendapatkan beberapa informasi kendala terkait pelunasan pada 2 hari ini, baik dari jemaah langsung, BPS-BIPIH maupun rekan-rekan Penyelenggara Haji dan Umrah Kankemenag Kabupaten/Kota," lapor Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji Kanwil Kemenag Provinsi Bali, H. Muhammad Nasihuddin.

Menurutnya, ada dua penyebab jemaah haji Bali belum bisa melakukan pelunasan BIPIH. Pertama, karena proses kesehatan yang belum tuntas, baik karena sama sekali belum pemeriksaan kesehatan atau sudah periksa tetapi belum tuntas pemeriksaan lanjutan, atau sudah tuntas pemeriksaan kesehatannya tetapi belum selesai diinput di SISKOHATKES. "Syarat jemaah bisa melunasi adalah sudah dinyatakan istito'ah kesehatan secara sistem oleh Dinas Kesehatan," jelasnya.

Namun Nasihuddin juga tidak menafikkan ada jemaah yang data pemeriksaan kesehatannya sudah diinput oleh Dinas Kesehatan tetapi tetap belum bisa melakukan pelunasan; data BPS-BIPIH masih mencatat belum melakukan pemeriksaan kesehatan. "Boleh jadi penyebabnya karena belum update data istitoah kesehatan. Silakan komunikasi dengan kami di Kanwil untuk meng-update data istitoahnya," tandas Nasihuddin.

Selain itu, penyebab lain jemaah belum bisa melunasi adalah karena yang bersangkutan belum masuk kuota berangkat. Hal tersebut dikarenakan perubahan regulasi dalam penetapan berhak lunas dimana nominasi berhak lunas yang dipublikasi kepada masyarakat pada tanggal 17 Maret 2020 adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan  Umrah.

Menurut Nasihuddin, pada bulan November 2019 yang lalu telah dirilis oleh pusat estimasi berhak lunas untuk kepentingan verifikasi (bukan publikasi) dengan nomor porsi terbawah adalah 1400009968. Sedangkan yang dirilis berhak lunas pada 17 Maret 2020 untuk publikasi adalah terbawah nomor porsi 1400009933. Dengan demikian, ada sekitar 35 jemaah yang masuk dirilis awal tetapi tidak masuk dirilis akhir.

"Estimasi bulan November 2019 lalu disusun masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Sedangkan nominasi terakhir berdasarkan Undang-Undang Haji yang baru. Perbedaannya dengan peraturan sebelumnya adalah adanya aturan jemaah yang sudah haji lebih dari 10 tahun berhak lunas di tahap pertama. Begitupula ada kuota khusus bagi lansia yang juga masuk di tahap pertama. Dampak dari penerapannya maka ada sekitar 30-an jemaah yang tereleminasi dan tidak bisa melunasi. Padahal boleh jadi mereka sudah pemeriksaan kesehatan dan sudah siap datang ke BPS-BIPIH untuk pelunasan," jelasnya.

Namun ada juga jemaah yang tidak bisa melunasi bukan karena faktor tereliminasi dari data berhak lunas. Ada jemaah yang ikut-ikutan datang ke bank untuk melunasi karena faktor tren. "Lihat di berita-berita ada pelunasan haji, dia ikut-ikutan mau melunasi di BPS-BIPIH, padahal boleh jadi dia baru daftar. Yang ini jelas pasti tidak bisa melunasi karena datanya tidak ada di BPS-BIPIH," tandas Nasihuddin. (nas).


Login

Selamat Datang! Masuk ke akun Anda

Masuk dengan akun Google

Tidak punya akun? Daftar

Lupa kata kunci

Daftar