Pengumuman Baru
  • 15:00 WITA *Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama RI : Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tangungjawab, Keteladanan*
  • 15:00 WITA *Selamat Hari Raya Suci Nyepi Tahun Caka 1941*

Pemerintah Tak Ingin Umrah Jadi Cluster Penyebaran Corona

Pemerintah Tak Ingin Umrah Jadi Cluster Penyebaran Corona Foto by Bidang PHU

Bidang PHU Bali : Diskursus pembukaan kembali ibadah umrah untuk warga di luar Arab Saudi per 1 November 2020 terus dipantau dan dimatangkan oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Agama tidak ingin gegabah dalam membuat kebijakan terkait penyelenggaraan umrah di masa pandemi karena tidak berharap pengiriman jemaah umrah sebagai cluster penyebaran virus korona di tanah air.

Hal tersebut disampaikan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M. Arfi Hatim, saat menyampaikan materi secara virtual pada Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Provinsi Bali di Hotel Mercure Harvestland Kuta, Rabu (21/10/2020). Hadir pada kegiatan tersebut utusan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) dan PHU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

Arfi Hatim menjeleaskan kronologis pembukaan ibadah umrah oleh pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, pada 4 Oktober lalu telah kembali diselenggarakan ibadah umrah dengan pembatasan 30% bagi warga Arab Saudi dan para ekspatriat. Pada 18 Oktober ditingkatkan kapasitasnya menjadi 75% kapasitas Masjidil Haram sebanyak 15.000 jemaah. "Rencananya pada 1 Nopember nanti akan merilis  negara-negara diluar Arab Saudi yang boleh melakukan perjalanan ibadah umrah,"  jelasnya. 

Pemerintah berharap jemaah dari Indonesia dapat masuk dalam daftar rilis yang boleh menunaikan ibadah ke tanah suci dan pemerintah akan memprioritaskan jemaah umrah yang tertahan keberangkatannya sejak 7 Pebruari lalu. “Pemerintah tidak ingin ada cluster umrah, harapannya jemaah berangkat sehat dan pulang pun sehat maka sejak saat ini telah dilakukan mitigasi dengan pihak-pihak terkait dan akan diterbitkan Keputusan Menteri Agama” paparnya.

Masyarakat yang hendak berumrah pun diminta untuk siap atas segala risiko dari efek pandemi korona, seperti kemungkinan pembatasan usia, pengurangan kuota jemaah, kenaikan biaya umrah karena efek social distancing. Pihak PPIU juga diminta untuk bersiap-siap kemungkinan risiko pembatalan keberangkatan jemaah umrah sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan Arab Saudi. "Sangat mungkin terjadi kenaikan biaya dan ada jemaah yang tak mampu membayarnya sehingga memutuskan untuk membatalkan keberangkatannya. Pihak PPIU harus siap mengembalikan dana jemaah," tambah Arfi Hatim.(nas)


Login

Selamat Datang! Masuk ke akun Anda

Masuk dengan akun Google

Tidak punya akun? Daftar

Lupa kata kunci

Daftar