Pengumuman Baru
  • 15:00 WITA *Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama RI : Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tangungjawab, Keteladanan*
  • 15:00 WITA *Selamat Hari Raya Suci Nyepi Tahun Caka 1941*

Stakeholder Bali Dukung ISO 37001:2016 Untuk Layanan Haji dan Umrah

Stakeholder Bali Dukung ISO 37001:2016 Untuk Layanan Haji dan Umrah Foto by Bidang PHU

Bidang PHU Bali : Berbagai elemen perhajian di Provinsi Bali siap mendukung upaya Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk menerapkan ISO 37001:2016. Dukungan tersebut diwujudkan dengan penandatanganan komitmen dukungan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Pelayanan Haji dan Umrah Provinsi Bali yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Mercure Harvestland Kuta, Rabu (21/10/2020).

Turut memberi dukungan dari 28 perwakilan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), 4 perwakilan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), 5 perwakilan KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah), 9 perwakilan Kankemenag Kabupaten/Kota dan 4 perwakilan dari Kanwil Kemenag Provinsi Bali. "Alhamdulillah Bapak I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, Anggota Komisi VIII DPR-RI Dapil Bali adalah orang pertama yang memberi dukungan sehingga total dukungan mencapai 50 tanda tangan," ujar Hj. Aminah, Kasi Bina Umrah dan Haji Khusus Kanwil Kemenag Provinsi Bali.

Menurut H. Kusnul Hadi, Pengarah Tim Sertifikasi ISO 37001:2016, ada 2 (dua) fokus layanan yang akan disertifikasi terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yaitu pelayanan perijinan terkait PPIU dan pelayanan perijinan terkait KBIHU. Saat ini pihak tim dari Kanwil sedang bekerja keras mempersiapkan berbagai dokumen administrasi dan sarana prasarana pendukung untuk terwujudnya sistem manajemen anti penyuapan.

Tim sertifikasi bekerja didampingi oleh tim konsultan yang telah ditunjuk oleh Lembaga Sertifikasi ISO 37001:2016 selama dua bulan ke depan sehingga diharapkan pada akhir 2020 ini pihak Kanwil Bali telah mengantongi sertifikat tersebut. "Se-Indonesia, ada tiga provinsi yang dijadikan pilot project penerapan ISO 37001:2016, yaitu Bali, Lampung dan DI Yogyakarta. Dengan sertifikasi tersebut, insya Allah pelayanan perijinan ke depan akan lebih praktis, efektif, efisien dan yang jelas bebas dari segala sogokan, penyuapan dan gratifikasi," tegas Kusnul Hadi.

Sementara itu, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan yang tampil membawakan materi tentang Peran Lembaga Legislatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan Kanwil Bali. Menurutnya, salah satu faktor peningkatan Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJH) adalah adanya pengawasan dalam pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jemaah.

"Ada dua pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yaitu pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga diluar Kementerian Agama, seperti kami di DPR-RI. Sedangkan internal adalah pembangunan sistem oleh Kementerian Agama sebagai wujud pengendalian diri dalam penyelenggaraan haji dan umrah yang salah satunya seperti apa yang dilakukan Kanwil Bali dengan menerapkan ISO 37001, Sistem Manajemen Anti Penyuapan," jelas Kelakan. (nas)


Login

Selamat Datang! Masuk ke akun Anda

Masuk dengan akun Google

Tidak punya akun? Daftar

Lupa kata kunci

Daftar