Pengumuman Baru
  • 15:00 WITA *Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama RI : Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tangungjawab, Keteladanan*
  • 15:00 WITA *Selamat Hari Raya Suci Nyepi Tahun Caka 1941*

Tingkatkan Koordinasi Antar Penyuluh Agama Dan Majelis Taklim Melalui Kegiatan Pembinaan Syariah Keseharian (Literasi Makanan Halal)

Tingkatkan Koordinasi Antar Penyuluh Agama Dan Majelis Taklim Melalui Kegiatan Pembinaan Syariah Keseharian (Literasi Makanan Halal)

       Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Saat ini jaminan produk halal di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dimana awalnya wewenang sertifikasi halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara independen di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini juga diikuti dengan beberapa perubahan beberapa kebijakan terkait sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela (voluntary) dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat, dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 akan menjadi kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha. Implementasi UU JPH dimulai sejak 17 Oktober 2019 dan akan dilakukan secara bertahap.

        Hal tersebut disampaikan oleh ketua panitia saat menyampaikan laporannya pada Kegiatan Pembinaan Syariah Keseharian (Literasi Makanan Halal) Provinsi Bali Tahun 2021, Rabu, 23 Juni 2021 di The Grand Santhi Hotel, Jl. Patih Jelantik No. 1 Denpasar. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni yang didampingi oleh Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam H. Arjiman untuk membuka sekaligus memberikan arahan.

        Kegiatan yang digelar oleh Bimbingan Masyarakat Islam dan berlangsung selama 1 (satu) hari, Rabu, 23 Juni 2021, bertujuan untuk menjalin kemitraan dan sinergitas antar stakeholder di bidang Jaminan Produk Halal, Meningkatkan koordinasi antar Penyuluh Agama dan Majelis Taklim dalam sosialisasi Sadar Halal pada Masyarakat, Meningkatkan percepatan layanan sertifikasi halal, Meningkatkan pemahaman Penyuluh Agama Islam dan masyarakat khususnya anggota Majelis Taklim terkait dengan sertifikasi, legalisasi dan labelisasi produk-produk yang akan dikonsumsi masyarakat agar mendapat kepastian hukum, kepastian rasa dan kepastian halal. 

        Dalam arahannya Ka.Kanwil Komang Marheni menyampaikan bahwa, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertfikat halal agar jelas kehalalannya sehingga masyarakat Indonesia merasa terlindungi, aman, nyaman dan tidak ada keraguan dalam hatinya untuk mengkonsumsi, memakai dan menggunakan produk tersebut.

        “Agama memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap pola dan gaya hidup umatnya. Salah satunya adalah dengan memberikan sejumlah aturan dan larangan mengenai sesuatu yang hendak dikonsumsi dan digunakan oleh manusia” tutur Ka.Kanwil Komang Marheni

        Lebih lanjut Ka.Kanwil mengungkapkan bahwa pemberian label terhadap makanan tersebut tak lain berdasarkan pada sumber, kebersihan, cara pengolahan, hingga cara menghidangkannya. Sehingga Kategori makanan halal ditentukan dari proses pembuatannya, dzat atau sumber, dan cara mendapatkannya. Sebagai contoh, makanan yang sumbernya halal tetapi didapat dengan perbuatan mencuri, bukan lagi kategori makanan halal.

        “Harapan saya kepada seluruh peserta, mengikuti kegiatan ini dengan penuh keseriusan, dan diharapkan materi yang telah disampaikan oleh narasumber pada Pembinaan Syari’ah Keseharian (Literasi Makanan Halal) dapat menjadi bekal bagi peserta untuk membina dan membimbing masyarakat di sekitarnya atau yang menjadi tanggung jawabnya agar terwujudnya masyarakat yang memahami dan patuh melaksanakan ketentuan syari’at agama yang dipeluknya dan guna terwujudnya tujuan umat yang berkualitas dan  tetap memegang teguh tali silaturrahim antar sesama manusia agar dapat memperoleh ridlo Tuhan Yang Maha Esa ” harap Ka.Kanwil kepada 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari Penyuluh Agama Islam dan Anggota Majelis Taklim se-Provinsi Bali..

Login

Selamat Datang! Masuk ke akun Anda

Masuk dengan akun Google

Tidak punya akun? Daftar

Lupa kata kunci

Daftar