Pengumuman Baru
  • 15:00 WITA *Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama RI : Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tangungjawab, Keteladanan*
  • 15:00 WITA *Selamat Hari Raya Suci Nyepi Tahun Caka 1941*

Kemenag Warning PPIU Untuk Amanah Mengelola Dana Jemaah Umrah

Kemenag Warning PPIU Untuk Amanah Mengelola Dana Jemaah Umrah

Bidang PHU : Pandemi korona yang berkepanjangan berdampak pada terganggunya keberangkatan jemaah umrah Indonesia. Di sisi lain, banyak masyarakat yang sudah mendaftar untuk menunaikan ibadah umrah dan telah menyetorkan sejumlah dana kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Oleh karenanya, Kementerian Agama mengingatkan PPIU untuk amanah dalam mengelola dana jemaah umrah.

Demikian penegasan yang disampaikan Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus, Nur Alya Fitra, saat menjadi narasumber pada kegiatan Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang diselenggarakan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali di Hotel 100 Sunset Kuta, Kamis (24/06/2021). Hadir sebagai peserta para pelaku usaha PPIU dan PHU Kankemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

Pernyataan tersebut menjawab laporan dari peserta terkait adanya jemaah umrah yang gagal berangkat saat pandemi dan mengalami kesulitan untuk menarik dana yang sudah disetorkan melalui PPIU. Menurut Navit, sapaan Nur Alya Fitra, PPIU berkewajiban untuk mengembalikan dana pendaftaran umrah kepada jemaah jikalau jemaah tersebut mengalami kegagalan berangkat.

Hanya saja regulasi membenarkan jikalau dana jemaah tidak dikembalikan penuh oleh PPIU. Pengurangan pengembalian dana disebabkan adanya dana yang telah dibayarkan pihak PPIU untuk persiapan pemberangkatan ibadah umrah. "Misalkan sudah bayar hotel atau penerbangan. Jika PPIU sudah boking akomodasi, silakan tagih mana bukti pemesanannya. Jika sudah bayar penerbangan, tanyakan mana bukti pembayarannya. Jika ada buktinya, dibenarkan dana yang dikembalikan tidak utuh lagi. Semua butuh transparansi dari pihak PPIU," jelasnya.

Pihak Kemenag sendiri mengakui kebijakan refund dana dari para penyedia berbeda-beda. Navit mencontohkan aspek penerbangan dimana pihak maskapai Saudi Airlines (Saudia) mengenal istilah refund penuh bagi jemaah gagal berangkat. Sedangkan dari maskapai non-Saudia tidak mengenal sistem refund dana. "Mereka hanya mengenal sistem reschedule, artinya dana yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik, hanya bisa di-reschedule pemberangkatannya. Artinya kalau jemaah menghendaki pembatalan, maka dana penerbangan tidak bisa ditarik lagi," tambahnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Komang Sri Marheni, juga mengingatkan para pelaku usaha PPIU untuk jujur dalam menawarkan paket umrah di masa pandemi ini. Pemerintah sudah membuat kebijakan prioritas jemaah yang akan diberangkatkan lebih dahulu, jika moratorium pemberangkatan umrah jemaah Indonesia sudah dicabut pemerintah Arab Saudi. 

Diantara yang mendapat prioritas berangkat adalah jemaah yang ketika kebijakan suspend, mereka telah berada di bandara untuk berangkat atau sudah berada di bandara transit atau dalam perjalanan menuju Arab Saudi. "Artinya jika ada jemaah yang akan daftar berangkat umrah, jangan menjanjikan pasti berangkat tanggal sekian, selama jemaah prioritas tersebut belum diberangkatkan. " jelas Kakanwil saat menutup secara resmi kegiatan pembinaan. (nas)


Login

Selamat Datang! Masuk ke akun Anda

Masuk dengan akun Google

Tidak punya akun? Daftar

Lupa kata kunci

Daftar