Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, I Gusti Made Sunartha, bersama jajaran Bidang Pendidikan Hindu menghadiri rapat Widyalaya yang dilaksanakan di Sekretariat  Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Badung, Selasa, (24/02/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat dan mengembangkan pendidikan agama dan keagamaan Hindu.

Dalam forum tersebut, menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan mengintegrasikan agar pengembangan lembaga pendidikan Hindu dapat berlangsung lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Sinergi dinilai menjadi kunci agar setiap langkah yang ditempuh tidak berjalan parsial, tetapi saling mendukung dan memperkuat.

Disampaikan pula bahwa hingga saat ini, lembaga pendidikan formal berbasis agama Hindu berstatus negeri di Kabupaten Badung pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA/SMK) masih dalam tahap perintisan. Secara regulasi, landasan hukumnya telah tersedia, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Namun demikian, implementasinya di lapangan tetap memerlukan proses bertahap dan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat ini telah terdapat 11 lembaga Pendidikan Hindu tingkat TK (Pratama Widyalaya) yang dikelola oleh masyarakat. Ke depan, diharapkan pengembangan dapat menjangkau jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara bertahap sesuai kebutuhan dan kesiapan bersama.

Dalam kesempatan tersebut Kakanwil IGM Sunartha menyampaikan pentingnya kebersamaan dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan pendidikan Hindu. 

“Pendidikan merupakan fondasi strategis sehingga penguatan pendidikan agama dan keagamaan perlu dilakukan secara terarah dan berkesinambungan” tuturnya

Forum juga membahas sejumlah langkah strategis, salah satunya adalah penyiapan embrio sekolah Widya Alaya melalui pengembangan kelas paralel pada satuan pendidikan yang telah ada, dengan melibatkan yayasan umat Hindu sebagai mitra pengelola pada tahap awal.

Pada masa transisi proses pembelajaran diharapkan dapat berjalan melalui sinergi antara yayasan dan Dinas Pendidikan. Selanjutnya, penguatan status kelembagaan akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertemuan ini juga mendorong pembentukan tim koordinasi yang akan melibatkan berbagai lintas sektoral termasuk tokoh pendidikan. Tim ini diharapkan menjadi wadah koordinasi sekaligus penggerak percepatan langkah, agar proses pengembangan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, diharapkan upaya penguatan pendidikan berbasis agama Hindu di Kabupaten Badung dapat berjalan secara bertahap, terencana, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kehidupan beragama umat Hindu di Bali.(ca)