Denpasar (Kemenag) -  Bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Bimas Islam Tahun Anggaran 2026 di Quest Hotel Denpasar, Selasa (24/2/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan program Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam berjalan berkelanjutan, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri atas Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota se-Bali, para perencana daerah, serta pengelola program dan anggaran di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Bali.

Perencanaan Harus Berbasis Data dan Integritas

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, I Gusti Made (IGM) Sunartha, dalam sambutannya menegaskan bahwa tugas Kementerian Agama, khususnya Bimas Islam, memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dibandingkan sektor lain.

“Kementerian Agama, khususnya Bimas Islam, memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Kita tidak hanya mengurus hal-hal duniawi, tetapi juga menyentuh urusan akhirat. Pembinaan keagamaan, keluarga sakinah, penyuluhan, hingga pelayanan KUA tidak selalu bisa diukur dengan angka semata,” tegasnya.

Ia menjelaskan, perencanaan bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan proses berjenjang dan berkelanjutan, mulai dari Renstra Kementerian Agama, diturunkan ke Renstra Bimas Islam, hingga rencana kerja tahunan dan penganggaran.

“Perencanaan yang baik harus berbasis data yang valid dan terdokumentasi dengan baik. Tanpa data yang kuat, sulit menghasilkan program yang tepat sasaran dan anggaran yang rasional,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi dan pengelolaan data yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan umat.

Reformasi Birokrasi Bukan Beban, Tapi Kebutuhan

IGM Sunartha juga menekankan bahwa reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas bukanlah beban administratif, melainkan fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.

“ASN Kementerian Agama harus bekerja sesuai regulasi, bertanggung jawab atas kewenangannya, dan berani keluar dari zona nyaman untuk berinovasi. Setiap tugas melekat pada pertanggungjawaban pribadi, baik secara administrasi negara maupun secara moral,” tandasnya.

Di tengah efisiensi anggaran, Bimas Islam diarahkan untuk lebih fokus pada pelayanan dan pembinaan, termasuk revitalisasi KUA dan penguatan peran penyuluh agama. Kreativitas, menurutnya, menjadi kunci agar program tetap berjalan optimal, salah satunya melalui pola pelatihan hybrid dan kolaborasi lintas sektor.

Harmoni di Tengah Kemajemukan Bali

Dalam konteks kehidupan masyarakat Bali yang majemuk, Kakanwil menegaskan pentingnya menjaga harmoni dan moderasi beragama.

“Perbedaan adalah keniscayaan. Tugas kita bukan menyamakan perbedaan, tetapi menyatukannya dalam harmoni, sebagaimana filosofi Tri Hita Karana di Bali,” ungkapnya.

Pesan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa program Bimas Islam tidak hanya menyentuh aspek internal umat Islam, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Bali.

Bimas Islam sebagai Ruh Kementerian Agama

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bimas Islam, Syarif Hidayatullah,dalam diskusinya dengan para peserta menegaskan pentingnya penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi di tengah dinamika kebijakan dan keterbatasan anggaran.

Ia menyebut Bimas Islam sebagai “ruh” Kementerian Agama karena bersentuhan langsung dengan layanan keagamaan masyarakat, mulai dari pembinaan penghulu dan penyuluh hingga pelayanan keagamaan di tingkat akar rumput.

Dalam kondisi rasionalisasi anggaran, satuan kerja didorong adaptif dan kreatif, termasuk melalui penguatan kolaborasi dan filantropi seperti Kampung Zakat, inkubasi nazir, serta sinergi dengan BAZNAS, LAZ, dan pengelolaan wakaf.

Selain itu, perubahan tata kelola kepegawaian yang mewajibkan rekomendasi Direktorat Jenderal dalam pengangkatan jabatan fungsional diharapkan mampu mendorong pemerataan dan penerapan sistem merit secara konsisten.

Momentum Ramadan 

Momentum Ramadan, sejumlah program prioritas seperti Safari Ramadan dan Masjid Ramah Pemudik juga menjadi perhatian. Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan penting dalam pasca-Syawal mendatang.

Melalui koordinasi ini, seluruh peserta diharapkan tidak sekadar “mencocokkan kegiatan dengan target”, tetapi benar-benar menyusun perencanaan yang presisi: tepat program, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum memperkuat kualitas perencanaan, integritas, serta komitmen bersama dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa, negara, dan umat—membuktikan bahwa kerja Bimas Islam bukan hanya administratif, tetapi juga bernilai ibadah dan berdampak nyata bagi masyarakat.(sn)